redaksi September 8, 2016
Gedung Mahkamah Agung RI-id.wikipedia.org/arsip

*oleh : Doni Wijayanto

Dalam hukum dikenal sumber sumber hukum sebagai tolak ukur pemeriksaan suatu perkara atau penyitirannya sebagai karya ilmiah. Sumber hukum yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah yurisprudensi.

Mengapa menarik, karena yurisprudensi ini diproduksi oleh hakim pemeriksa perkara. Selain daripadanya tidak dapat memproduksi yurisprudensi hukum. Inilah yang menjadikan tugas hakim berkaitan erat dengannya, meskipun hakim tidak selalu dapat memproduksi yurisprudensi.

Penafsiran terhadap penggunaan yurisprudensi masih bersifat terbuka, karena dalam hal ini yurisprudensi dimaknai sebagai yurisprudensi positif. Dengan demikian berarti pengakuan terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum, bebas untuk dipergunakan atau bisa jadi ditolak. Penolakan seringkali muncul karena terdapat yurisprudensi yang tidak relevan atau saling bertolak belakang.

Mahkamah Agung secara rutin telah mengadakan kajian terhadap putusan putusan hakim yang layak secara yuridis normatif untuk dapat dipergunakan sebagai yurisprudensi. Karena tidak sembarang putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) lantas dapat dianggap sebagai produk yurisprudensi.

Hukum Tertulis

Dalam sistem hukum yang berkiblat dari continental atau anglo saxon, penyatuan hukum sudah lama dikenal sejak dikodifikasikannya hukum tertulis. Jika merunut dari sumber historis, pengkodifikasian hukum yang dibuat secara tertulis (lex scripta) sebagai sumber hukum pokok berasal dari masa pemerintahan Yustinianus I (53 M), Kaisar Romawi di Konstantinopel yang menyusunnya sebagai corpus juris civilis.

Kemudian penyerapannya dipergunakan oleh negara negara yang menganut sistem continental atau anglo saxon. Hingga kemudian sampailah pada masa Hindia Belanda yang merupakan koloni dari pemerintahan kerajaan Belanda. Pada masa itu diperkenalkan suatu hukum yang diperuntukkan bagi Hindia Belanda dimana sistem hukumnya diadopsi dari sistem hukum Perancis yang berkiblat continental. Sedangkan sistem anglo saxon menyerapnya dari sistem hukum Inggris.

Hukum tertulis ini kemudian menjadi landasan dalam memformulasikan penyelesaian perkara hukum yang terjadi baik perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara di sidang pengadilan. Sebagai instrumen untuk melakukan pengujian terhadap hukum, lembaga peradilan sudah meletakkan sistem penyelesaian perkaranya secara berjenjang. Mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi keduanya biasa disebut judex factie lalu Mahkamah Agung yang biasa disebut judex juris.

Hakim pemeriksa perkara dalam memeriksa dan memutus perkara berlandaskan pada aturan hukum yang telah dinyatakan sah dan berlaku, juga menggali norma norma yang hidup di masyarakat. Meskipun dalam beberapa hal terdapat kesamaan pokok perkaranya, namun dalam penjatuhan putusan hakim dapat saja berbeda.

Hal Ini karena hakim bukan hanya sebagai corong undang undang semata, namun dalam fungsi dan tugasnya hakim dapat menggali hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Dalam hukum dikenal asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukum). Karena hakim adalah sosok sentral yang menerapkan penghukuman atau penerapan aturan hukum, maka hakim tidak berhak untuk menolak perkara di pengadilan dengan dasar tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.

Dalam perumusan hukum tertulis, hakim tidak selalu dilibatkan dalam pembentukannya. Ini karena dalam konstitusi sudah diterakan bahwa pihak yang berwenang untuk memproduksi produk hukum, semisal pada setingkat Undang Undang adalah pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu, hakim bukan sebagai konseptor utama dalam perwujudan hukum tertulis yang diberlakukan di masyarakat.

Perihal itulah yang dapat menjadikan putusan hakim dapat berbeda antara satu dengan yang lain karena penafsiran terhadap suatu aturan hukumnya berbeda. Atau bisa saja penafsiran terhadap pemahaman rumusan pokok perkaranya berbeda.

Reformasi Yurisprudensi

Dalam ilmu hukum dikenal tiga aliran yurisprudensi yaitu, pertama, aliran legisme, menurut aliran ini yurisprudensi tidak atau kurang penting. Aliran ini menganggap bahwa semua hukum sudah terdapat dalam undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat dengan undang-undang tersebut dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Menurut aliran ini pengetahuan primer tentang hukum adalah pengetahuan tentang undang-undang sehingga mempelajari yurisprudensi merupakan masalah sekunder.

Yang kedua adalah aliran freie rechtsbewegung, aliran ini beranggapan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Hakim bebas untuk melakukannya menurut Undang-undang atau tidak.  Hal ini disebabkan, oleh karena pekerjaan Hakim adalah melakukan penciptaan hukum (rechtsschepping). Akibatnya adalah, bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal yang primer dalam mempelajari hukum, sedangkan Undang-undang merupakan hal sekunder.

Yang ketiga adalah aliran rechtsvinding, menurut aliran ini, hakim memang terikat dengan undang undang, akan tetapi tetapi tidaklah seketat dengan yang dikehendaki oleh aliran legisme. Hakim juga mempunyai kebebasan. dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi kebebasan yang dimaksud bukan seperti pada aliran freie rechtsbewegung. Kebebasan hakim menurut aliran rechtsvinding tetaplah kebebasan yang terikat. Kebebasan Hakim tercermin dalam praktik ketika dia mampu menyelaraskan undang-undang sesuai tuntutan zaman. Menurut aliran ini, memahami hukum dalam perundang-undangan saja, tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklah lengkap. Sehingga mengetahui yurisprudensi menurut aliran ini juga penting. Karena dalam yurisprudensi terdapat garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat akan tetapi tidak terbaca dalam undang-undang.

Di Indonesia umumnya hakim hakim menganut aliran legisme atau rechtsvinding, sehingga dengan demikian dalam melakukan tugasnya tetap sesuai koridor undang undang, namun juga diberikan kebebasan untuk membentuk yurisprudensi. Namun demikian bentukan yurisprudensi modern dalam sistem hukum di Indonesia perlu dirumuskan kembali keberadaannya. Upaya reformasi dalam pembentukan dan kodifikasinya diperlukan untuk mempermudah hakim pemeriksa perkara dan juga para pihak yang berperkara.

Selama ini dalam praktik peradilan, pihak yang berperkara seringkali menyitir yurisprudensi meskipun kemudian diketahui bahwa yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan atau bahkan saling bertentangan. Di sinilah kesulitan hakim dalam menentukan relevansi yurisprudensi untuk dapat dijadikan sumber dalam memutuskan perkara hukum yang diperiksa. Tidak jarang hakim kebingungan dalam memakai yurisprudensi sebagai dasar hukum.

Mahkamah Agung perlu mengkodifikasikan lagi yurisprudensi yang berlaku di Indonesia. Kodifikasi itu dilakukan dengan mengevaluasi lalu menafikan yurisprudensi yang sudah tidak relevan atau bahkan saling bertentangan. Kemudian kodifikasi yurisprudensi itu diterbitkan sesuai angka tahunnya dan dalam pengeluaran kodifikasi yurisprudensi melalui suatu Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Landasan hukum itu diperlukan sebagai dasar hukum bahwa yurisprudensi yang sudah dikodifikasikan telah diakui dan hidup sebagai hukum positif di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum itu, para pihak yang melakukan penyitiran dapat dengan jelas menyebutkan nomor dan angka tahun beserta nomor putusan pengadilan sesuai urutan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) yang telah dikeluarkan dan bukan seperti praktik yang sekarang dilakukan yaitu dengan menyitir nomor putusan pengadilannya saja.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid