doni wijayanto June 14, 2017
PM Inggris Theresa May/Foto-Andrew Matthews/PA via AFP

Setelah aksi teror yang terjadi pada konser Ariana Grande di Manchester dan aksi teror di London, nampaknya pemerintah Inggris segera mengambil langkah antisipatif untuk mengatasi permasalahan terorisme dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perdana Menteri Inggris Theresa May menginginkan bahwa hukum Hak Asasi Manusia (HAM) akan dirombak, khususnya untuk sejumlah aspek yang berurusan dengan isu pemberantasan terorisme.

Ia juga menjelaskan akan melakukan revisi undang-undang agar Inggris mampu memberikan hukuman pidana penjara yang lebih lama untuk terpidana teroris, demikian seperti yang diwartakan oleh CNN, Rabu (7/6/2017).

Selain itu juga Theresa May berencana untuk memberlakukan kebijakan deportasi yang lebih intens, khususnya terhadap sejumlah individu asing yang dicurigai ‘berpotensi sebagai teroris’. Hal ini diperkirakan oleh beberapa pihak sebagai upaya “menyelamatkan wajah” Partai Konservatif yang mengusung Theresa May pada Pemilu Inggris yang akan diselenggarakan pada 8 Juni 2017.

Beberapa waktu terakhir, Amnesty International mengkategorikan aparat penegak hukum dan kontra-teroris Inggris sebagai lembaga yang “paling kejam” di Eropa. Sebelumnya Theresa May telah meminta agar regulasi pemantauan aktivitas ekstremisme – radikalisme di dunia maya semakin diperketat. Ia juga mengkritik perusahaan media sosial yang tidak berbuat banyak untuk mencegah ekstremisme – radikalisme di dunia maya.

Saat masih menjabat sebagai Mendagri, May sempat meminta Inggris untuk mundur dari European Convention on Human Rights (ECHR) dan Ia berniat untuk mengganti hukum HAM dengan versi Inggris sendiri.

Menurut May kebijakan deportasi yang sangat ketat akan menjadi langkah yang lebih mudah untuk menanggulangi teror domestik. Namun, Pengadilan HAM Eropa yang berlandaskan pada ECHR mengatur bahwa seseorang tidak dapat dideportasi ke negara lain jika dirinya akan menghadapi risiko penyiksaan atau pembunuhan di negara asalnya. Situasi seperti itu akan dihadapi oleh sebagian besar para individu –yang masih diduga teroris– saat dideportasi, mengingat kebanyakan di antara mereka berasal dari negara konflik, salah satunya seperti Libya atau Suriah.

Suatu kelompok pembela HAM di London, Liberty, menuduh bahwa PM May ingin merusak tatanan HAM di Inggris. “Untuk suatu maksud politik yang murahan ia bersedia merusak tatanan demokrasi,kebebasan,dan HAK kita. Ketiga aspek itu justru yang ingin dirusak oleh para pelaku teror,” jelas Direktur Liberty Martha Spurrier kepada CNN.

Di sisi lain, isu keamanan domestik menjadi momok bagi pemerintahan PM May. Perempuan itu kerap dihujani kritik dari Partai Buruh yang dipimpin oleh Jeremy Corbyn. Kritik Corbyn dan Partai Buruh terhadap May telah intens dilakukan sejak perempuan itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris periode 2010 – 2016. Pada periode itu, May selaku Mendagri melakukan kebijakan pengurangan anggota polisi hingga lebih dari 20.000 personel.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid