redaksi June 28, 2016
piyunganonline.org/arsip

*Oleh : Doni Wijayanto

“Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu, tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu”

–Hujan Bulan Juni – Sapardi Djoko Damono-

Tentu saja menikmati puisi berbeda dengan membaca seperangkat aturan hukum. Kedalaman rasa dan keindahan seolah membawa serta jiwa untuk menikmati kebahagiaan bahkan kegelisahan. Sedangkan membaca aturan hukum pada umumnya tidak membawa perasaaan bahagia bahkan cenderung was was.

Bagaimana tidak was was jika aturan hukum yang diproduksi ternyata kemudian bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah yang santer diberitakan dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Daerah yang diproduksi ditengarai menghambat produktifitas investasi dan perizinan atau perikehidupan masyarakat.

Kemudian pihak Kementerian Dalam Negeri akhirnya mempublikasikan 3.143 peraturan yang dibatalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perda atau Perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1.267 Perda atau perkada kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi gubernur.

Semestinya yang patut diperhatikan secara ideologis adalah keterkaitan aturan hukum tersebut dengan Pancasila sebagai sumber hukum, dimana falsafah yang terkandung dalam Pancasila dapat menjiwai semangat pembentukan dan isi aturan hukum, dan tentu saja ini bukan perkara mudah dalam kehidupan berbangsa di Indonesia saat ini.

Sesuai catatan sejarah, kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945, merupakan bagian tonggak awal kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun belum secara resmi terucapkan pernyataan Proklamasi sebagai pernyataan merdeka dan pembebasan dari cengkeraman Penjajahan.

Jejak Pancasila

Bulan Juni menjadi istimewa karena kelahiran Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Seperti rangkaian puisi yang tersusun Indah, sila sila yang terkandung di dalamnya menyimpan kekuatan magis jika dihayati dan dimaknai secara mendalam baik secara filosofis maupun ideologis.

Mengutip pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 yang berjudul Lahirnya Pancasila “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan Ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi”.

Keseluruhan rangkaian sila dalam Pancasila jika diurutkan mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana manusia sebagai mahluk mengakui dan tunduk kepada Tuhan, pemahaman ketundukan membawa konsekuensi terhadap pengakuan agama yang hidup dan diyakini oleh para pemeluknya. Dalam hal ini negara mengakui eksistensi keberlakuan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu serta penganut aliran kepercayaan.

Jika manusia sudah hidup sesuai ajaran agama atau aliran kepercayaan diharapkan akan membawa kepada sikap atau adab yang baik dan manusiawi sebagaimana sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sikap inilah yang diharapkan akan menjalin keamanan, kenyamanan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian pula akan muncul rasa kebersaaman dan persatuan diantara komunitas masyarakat sehingga tercipta ekosistem kehidupan yang stabil dan jauh dari perpecahan. Hal inilah yang kemudian mengkristal kepada wujud sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke persatuan Indonesia wajib menjadi prioritas untuk menangkal segala hal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk didalamnya adalah ancaman separatisme, ekstrimisme, radikalisme atau terorisme.

Kemudian untuk mengejawantahkan wujud persatuan Indonesia maka dalam bentuk pengambilan keputusan untuk kepentingan rakyat, harus berpedoman pada sikap hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, sesuai sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pengambilan keputusan keputusan dalam permusyawaratan untuk kepentingan kerakyatan dan kemudian ditindaklanjuti mestilah memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana sila kelima. Hal ini adalah konsep negara kesejahteraan (welfare state).

Seperti hujan bulan juni yang arif dan tiada meragu, bayangkanlah seorang manusia yang sedang dalam perjalanan menunggang banteng pada malam hari dia menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah, lalu ditengah perjalanan turun hujan lebat kemudian dilihatnya pohon beringin berdiri tegak, maka dia memutuskan untuk berteduh sampai menunggu reda. Sekelilingnya adalah area sawah dan kebun tempat orang menanam padi dan kapas, maka dia beristirahat sejenak sambil menatap langit, sementara kalung rantai yang dipakainya berkilau ditempat kilat. Setelah hujan reda dia kembali menatap langit, dengan kilau bintang untuk memastikan posisinya dan melanjutkan perjalanan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah suatu perjalanan yang tidak ditentukan masa berakhirnya, sekalipun bertanya kepada rumput yang bergoyang niscaya tidak ditemukan jawaban pasti tentang akhir perjalanan. Karena negara dan bangsa dibentuk dan berdiri bukan untuk selama waktu tertentu seperti masa perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama bisnis. Tapi untuk melayani seluruh kepentingan rakyatnya.

Perjalanan kehidupan negara bangsa jangan terjebak nostalgia kejayaan masa lalu. Meskipun menyimpan kekayaan sejarah dan budaya tentang sejarah masa lalu, namun bangsa modern adalah bangsa yang adaptif dan dapat mereposisi kedudukan strategisnya. Jejak peradaban pernah mencatat peradaban sungai, dalam sejarah dunia tercatat peradaban sungai Gangga, peradaban sungai Yang Tse, peradaban sungai Nil dan peradaban sungai Eufrat dan Tigris sedangkan di Indonesia sejarah peradaban Majapahit berhubungan erat dengan sungai Brantas, Sriwijaya dengan sunga Musi atau Kutai dengan sungai Mahakam.

Perubahan kultur atau sistem politik dalam internal berbangsa bernegara bukanlah hal tabu selama dilakukan untuk kepentingan nasional berbangsa dan bernegara dan untuk mengindari oligarki atau absolutisme kekuasaan yang mengancam.

Hujan yang pernah turun di wilayah Majapahit sama dengan hujan yang turun hari hari ini di Indonesia yang airnya kemudian mengalir sampai jauh. Bedanya adalah air di Majapahit bisa jadi tidak diserap akar akar pohon, yaitu persatuan, kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jika Majapahit runtuh berdasarkan perhitungan sengkalan sirna ilang kertaning bhumi, semoga saja Indonesia tidak demikian.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid