redaksi November 23, 2016
Demonstrasi pengacara di Hongkong menentang pemerintah Tiongkok-Kin Cheung/AP

Lebih dari 1000 pengacara di Hongkong melancarkan aksi unjuk rasa dengan menyuarakan protes terhadap pemerintah Tiongkok, di jantung kota Hongkong. Hal ini dikarenakan sikap pemerintah Tiongkok yang menghalangi dua orang terpilih dari pro-independence untuk menduduki kursi di legislatif Hongkong.

Hongkong dahulu adalah koloni dari Inggris, dan pada 1997 dikembalikan kepada pemerintah Tiongkok melalui perjanjian “satu negara, dua sistem” yang dimaksudkan untuk menjamin kebebasan termasuk juga pemisahan sistem hukum antara Tiongkok dan Hongkong.

Pengacara lokal dan asing di Hongkong beramai ramai protes terhadap kebijakan pemerintah Tiongkok dalam menangani urusan “dalam negeri” Hongkong yang diatur oleh Partai Komunis Tiongkok.

Protes yang dilakukan dengan menggelar aksi diam selama tiga menit di luar gedung Colonial Court  of Final Appeal dan dihadapan patung dewi keadilan. “Saya berterima kasih, salut dan mencintai anda” kata Martin Lee yang merupakan pengacara veteran pro demokrasi diantara kerumunan massa sebagaimana dikabarkan oleh reuters.com.

Sementara, pemerintah Tiongkok meminta bahwa pengangkatan sumpah terhadap legislatif harus dilakukan dengan teliti, hingga kemudian berupaya menggagalkan dua orang dari pro independence untuk menduduki kursi di legislatif yang kemudian memicu terjadinya aksi massa dari para pengacara.

Kedua orang itu adalah Baggio Leung dan Yau Wai-Ching yang didiskualifikasi setelah mereka memasang spanduk bertuliskan “Hongkong bukanlah Tiongkok” dalam upacara penyumpahan bulan oktober lalu. Akibat aksi mereka ini, pengangkatan mereka disambut dengan intervensi pemerintah Tiongkok untuk membatalkan penyumpahan keduanya.

Kekecewaan juga disuarakan oleh John Clancey, seorang pengacara yang mengatakan bahwa dia kecewa terhadap Hongkong dan juga Tiongkok. Menurutnya hal yang harus diketahui oleh pemerintah Tiongkok adalah di Hongkong menjunjung tinggi hukum dan peradilan. Maka sikap pemerintah Tiongkok sama sekali bertentangan dengan hal itu.

The Hongkong Bar Association, yang mewakili lebih dari 1000 pengacara menyatakan bahwa penafsiran pemerintah Tiongkok adalah keliru dan intervensi adalah hal yang salah, serta akan menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Juga memberikan impresi bahwa pemerintah Tiongkok telah secara efektif juga mengatur legislatif di Hongkong.

David Hui yang juga turut serta dalam barisan unjuk rasa mengatakan, ketika dia muda dia meyakini bahwa demokrasi akan membawa kebaikan dan Hongkong mempunyai perjanjian satu negara dua sistem. “Namun akhirnya sekarang saya mengetahui bahwa sekarang saya telah dibohongi” kata David.

Pihak pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tidak akan mempengaruhi independensi hukum di Hongkong. Hal itu dikatakan oleh Deputi Komisioner, Song Ru’an dari kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri di Hongkong. Menurut pihak pemerintah, hal ini akan memperkuat dan meningkatkan aturan hukum sesuai dengan hukum dasarnya.

Unjuk rasa terakhir yang dilakukan oleh legal community adalah pada Juni 2014 lalu, dimana mereka merespon suatu “whitepaper” yang dikeluarkan oleh kabinet Tiongkok dengan menyatakan “loving the country” yang menyeru untuk menjadikan dasar politik bagi semua pejabat pemerintah di Hongkong, termasuk hakim dan personil hukum lainnya.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid