doni wijayanto June 7, 2016
yuridis.com/arsip

*Oleh : Doni Wijayanto

Ini adalah tulisan lama yang sempat tersimpan dalam barisan data, namun rasanya masih relevan untuk dimuat sebagai bahan bacaan sekaligus menjadi landasan pembanding bagi pihak lain yang tertarik untuk mengulas tentang pembentukan hukum dan sistem politik di Indonesia.

Radhar Panca Dahana memberikan ulasan yang menarik dalam artikelnya, “Menghukum Hukum” pada harian KOMPAS Kamis (9/4/2105), sebagai budayawan bung Radhar dalam perspektifnya menerangkan bahwa hukum di Indonesia kurang atau belum sepenuhnya mengakomodasi kultur budaya atau adat masyarakat Indonesia dengan bermacam hukum adatnya.

Tulisan ini mungkin singkat, karena jawaban atas pertanyaannya akan menjadi sangat panjang dengan bermacam perspektif, tentu saja karena hukum bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Karena berbicara hukum adalah berbicara juga hak dan kewajiban dimana dalam konteks hukum positif di Indonesia hal itu terkait urusan orang, kebendaan dan harta kekayaan, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, hak politik, hak konstitusional, hingga urusan nyawa. Mungkin ada pihak lain yang juga berminat menjawabnya dan memulai gerakan pembaharuan hukum di Indonesia.

Mempelajari, mempraktikkan terlebih lagi membentuk hukum bukanlah suatu hal yang mudah dan sederhana. Dalam tingkat nasional, proses panjang pembentukan hukum memunculkan kolaborasi politis, dimana kepentingan pemerintah selaku eksekutif berpadu padan dengan anggota parlemen selaku legislator.

Jika bung Radhar menggugat tentang hukum positif sebagai hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang menafikan aspek hukum agama (syariah) nampaknya hal itu kurang tepat. Hukum di Indonesia sudah mengakomodasi aspek syariah dalam penerapannya, hal itu tercermin dalam UU Perkawinan No.1/1974, UU Peradilan Agama No. 50/2009 dan juga UU Wakaf No.41/2004. Demikian juga dalam hukum adat yang kemudian diresepsi ke dalam hukum nasional, misalnya sistem noken dalam Pemilu atau juga hak ulayat masyarakat adat yang dilindungi oleh UU Pokok Agraria No.6/1960. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, masyarakat adat seperti di Kalimantan sanksi adat kerap juga berlaku jika terjadi pelanggaran hukum, misalnya membunuh hewan ternak milik orang lain maka dikenakan denda beberapa kali lipat dari hewan itu.

Namun hukum adat tidak serta merta dapat diterapkan untuk setiap pelanggaran yang terjadi, karena dengan adanya negara maka masyarakat adat menjadi subordinat dari negara yang mewujud warga negara. Maka dari itu berlakulah hukum negara untuk menjamin persamaan di dalam hukum. Inilah yang dinamakan penundukan hukum. Penundukan hukum ini penting karena menyangkut kedaulatan negara dan pemerintahan, maka dari itu hukum positif yang berwujud tertulis cenderung lebih dominan daripada hukum adat yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hal yang paling mudah dilihat dalam penundukan ini adalah dalam keberlakuan suatu UU, yang tertulis dalam pasal yang berbunyi “Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Hukum dan Politik

Dalam konteks hukum nasional pembentukannya selalu melibatkan proses politik, tentu saja selalu menimbulkan pertanyaan manakah yang lebih berpengaruh apakah hukum mempengaruhi politik, ataukah politik mempengaruhi hukum? Untuk hal ini saya sependapat dengan pandangan dari Prof. Mahfud, MD, dalam bukunya yaitu Politik hukum di Indonesia, diterangkan olehnya sebagai asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.

Pembentukan hukum tidak seperti mengucapkan selamat ulang tahun, dengan ucapan panjang umur, bahagia sejahtera, sehat selalu dan pemberian bunga yang dilakukan secara berulang pada setiap tahunnya untuk suatu perkara yang sama. Pembentukan hukum dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak politik masyarakat dan/atau realitas yang berkembang dalam suatu permasalahan. Hal ini tentu saja tidak selalu membahagiakan, mensejahterakan dan sehat selalu dalam proses pembentukannya. Tarik menarik kepentingan pada pihak mempunyai agenda politik tertentu, patut dicermati dengan baik dengan memupuk harapan untuk perikehidupan yang lebih baik.

Kemudian juga dalam khasanah dunia hukum dikenal dengan ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, maka terdapat juga hukum). Maka pengaturan pranata hukum ini tetap memerlukan kehendak politik untuk mengatur dan menerapkannya. Perhatikanlah kekuasaan Raja, Kaisar atau Presiden untuk membentuk hukum, pada awalnya tentu sudah lebih dahulu terbentuk suatu organisasi yang disebut kerajaan atau negara. Demikian juga dengan masyarakat adat, tentulah terdapat masyarakat terlebih dahulu kemudian kehendak politik akan merumuskan hukum di masyarakat adat setempat.

Negara modern terutama negara demokrasi telah tegas memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka dari itu pembentukan hukum dalam ranah pengaturan publik berada dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif. Yudikatif berkuasa untuk memberikan penghukuman jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang telah dibentuk.

Jika berbicara pembentukan hukum pada suatu negara, maka harus dilihat secara historis bagaimana negara itu berdiri, secara de facto dan de jure Indonesia diakui sebagai negara berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Maka setelah tanggal kemerdekaan itu, sebagai otoritas negara yang berdaulat pembentukan hukum adalah wewenang mutlak dari pemerintah selaku pelaksana organisasi negara.

Melalui azas konkordansi dan aturan peralihan dalam Undang Undang Dasar 1945, aturan hukum yang sudah dikodifikasikan oleh pemerintah Belanda yang seperti Wetboek van Strafrecht (KUHPidana), Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (KUHPerdata), Wetboek van koophandel voor Indonesia (KUHDagang), HIR (Het Herziene Inlands Reglement) dan RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), dan juga aturan hukum lainnya diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia selama masih belum dibentuk aturan hukum baru oleh pemerintah Indonesia. Secara historis, hukum bentukan pemerintah Belanda yang berciri eropa kontinental sangat mempengaruhi hukum Indonesia hingga saat ini.

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi, maka dari itu secara garis besar rumusannya mengandung isi seperti yang digagas oleh Imanuel Kant yaitu 1)adanya pengakuan hak asasi manusia, 2)adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak hak tersebut, 3)pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan (wetmatigheid van bestuur) dan 4)adanya peradilan tata usaha negara.

Negara hukum modern pada saat ini menghadapi tantangan yang besar, hal itu karena pengaruh globalisasi dan hubungan internasional antar negara sudah demikian cair kecuali bagi negara tertentu yang berkonflik. Maka dari itu, pengaruh hukum yang berkiblat dari negara negara kawasan Eropa atau Amerika Serikat tentu tidak dapat dinafikan.

Misalnya tentang pasar modal, masyarakat tradisional atau masyarakat adat mungkin tidak memerlukan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, maka dari itu tidak ada aturan hukum pasar modal secara letterlijk dalam hukum adat. Demikian juga hukum tentang perbankan, hukum adat di Indonesia tidak ada aturan tentang sistem perbankan, selain itu juga hukum adat di Indonesia tidak menjangkau untuk hal perniagaan seperti yang tercantum dalam KUHDagang atau KUHPerdata.

Hal yang paling mencolok adalah mengenai badan usaha, pada era 1900-an sistem perniagaan yang lebih maju menyebabkan aturan hukum tentang perdagangan dan hubungan keperdataan lebih mudah diserap dan diterapkan. Aturan hukum itu menjelaskan tentang bentuk firma, CV, persekutuan perdata, dan perusahaan dengan pengaturannya yang terperinci.

Maka dari itu fobia terhadap kiblat hukum kontinental atau anglo saxon perlu memperoleh penyegaran. Karena masyarakat semakin berkembang dan peradaban semakin maju, instrumen hukum yang diperlukan juga mengikuti perkembangan peradaban masyarakat. Dengan semakin dinamisnya kehidupan dan arus globalisasi, hukum yang terbentuk juga mengikuti dan bahkan juga menyerap konvensi internasional.

Jika muncul gugatan mengapa pembentukan hukum di Indonesia kurang mengadopsi kekayaan adat dan budaya masyarakat Indonesia, maka jawabannya menjadi relatif. Hukum seperti apa yang hendak dibentuk dan mengatur tentang apa? Karena dalam hukum dikenal adanya hierarki peraturan, kekhususan aturan dan masa keberlakuan yang dirumuskan dalam azas Lex superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah), Lex specialis derogat legi generalis (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum), dan Lex posteriori derogat legi priori (aturan yang terbaru mengesampingkan aturan yang lama).

Dalam ruang lingkup kedaerahan jika mengacu kepada kepentingan suatu daerah yang masih berkaitan dengan masyarakat adat, maka suatu aturan hukum yang dibentuk setidaknya dalam landasan filosofisnya menerakan basis hukum adat yang kemudian secara imperatif diterakan pada pasal pasal dalam aturan itu.

Namun dalam ruang lingkup nasional tentu saja kepentingan nasional menjadi titik tolak yang terpenting dalam pembentukan aturan hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Misalnya seperti UU Migas No. 22/2001, secara tekstual dalam aturan UU Migas diterakan dalam Pasal 33 ayat 3 huruf (a) “Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada ;tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat.

Penyerapan Ideologi

Negara modern berdiri berdasarkan landasan ideologi tertentu, yang kemudian menyerap bermacam ideologi hingga kemudian dimodifikasi sesuai kepentingan suatu negara. Kapitalisme, sosialisme, hingga syariah Islam kemudian direduksi sesuai perkembangan zaman.

Ideologi tertentu biasanya menjadi fondasi kuat bagi negara untuk merumuskan strategi kehidupan bernegaranya. Maka dari itu kerap kali dimasa lalu, pertentangan ideologi selalu menjadi “kicauan manis” dari negara negara yang berseteru.

Namun masa kini, adalah saat dimana negara menjalankan fungsinya sebagai negara kesejahteraan. Negara berdiri, merdeka dan berdaulat untuk memenuhi kesejahteraan warga negaranya. Maka dari itu, kerjasama internasional bilateral atau multilateral selalu menjadi bahasan menarik dalam berdiplomasi.

Pengaruh sosialisme juga tidak dapat ditampik dalam suatu aturan hukum. Perhatikan pasal 6 UU Pokok Agraria No.5/1960, diterakan jelas bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, dimana dalam pasal 5 diterakan juga tentang landasan semangat sosialisme Indonesia. Tentu saja aturan hukum ini yang diundangkan pada 1960 sewaktu Sukarno berkuasa dimana masih kental dengan semangat sosialisme.

Kemudian juga pengaruh kapitalisme dalam pembentukan aturan hukum, kapitalisme ini dipahami sebagai pengaruh suatu kapital atau sumber daya modal yang dapat memberikan keuntungan ekonomi di suatu negara. Mungkin akan ada yang berpendapat bahwa UU investasi No.25/2007, UU Perseroan Terbatas No.40/2007, UU Perbankan No.10/1998, UU Pasar Modal No.8/1995 adalah pengaruh dari kapitalisme.

Tidak dapat dipungkiri pengaruh kapitalisme memang ada, namun bagaimana kontrol negara melaui pemerintah terhadap kapitalisme yang mewujud dalam aturan hukum itulah yang perlu menjadi perhatian penting. Sehingga kapitalisme bukanlah sebagai monster yang selalu ditakuti akan menghisap sumber daya atau menjajah ekonomi namun bagaimana merias kapitalisme itu agar dapat berwajah humanis. Sebaiknya diingat pula bahwa terdapat aturan tentang corporate social responsibility (csr) dalam UU Perseoran Terbatas.

Ekosistem hukum di Indonesia memang belum sepenuhnya baik, karena hal ini menuntut terpadunya pendidikan dan praktik hukum, namun dengan gerakan perubahan, sangat dimungkinkan hukum Indonesia akan menjadi baik dari aspek materi hukum, pendidikan hingga aparat dan praktisi hukumnya.

Maka dari itu ekosistem dan sistem menjadi suatu keniscayaan dan sudah saatnya untuk melangkah bersama melakukan perubahan. Jika menghukum hukum benar terjadi, maka dimanakah letak supremasi hukum (rule of law)? semoga tidak menjadi paradoks di negeri ini dan tidak menjadi layu sebelum berkembang.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid