redaksi February 3, 2015
proselex.net/arsip

*Oleh : Doni Wijayanto

Jika biasanya yang digugat ke sidang praperadilan adalah institusi Polri, maka situasi saat ini berkebalikan. Adalah Polri yang mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka petingginya, yaitu Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara sidang praperadilan yang memeriksa permohonan Komjen Budi Gunawan telah digelar pada, Senin (02/02/2015) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Upaya praperadilan ini merupakan upaya pemeriksaan diluar pokok perkara yang dimintakan pemohon sesuai pasal 77 KUHAP. Jika ternyata sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak layaklah upaya praperadilan ditempuh, dan bahkan dapat digugurkan gugatan praperadilannya. Sidang praperadilan sendiri dibatasi maksimal 7 hari sudah harus diputuskan (pasal 82 ayat (1) huruf c), dalam hal ini ketaatan asas peradilan cepat sudah terpenuhi pada pasal ini.

Kemudian juga dalam pemeriksaannya yang dipimpin oleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat 2), hal ini pula juga menunjukkan asas sederhananya proses persidangan. Karena menyangkut hal yang sederhana dalam pemeriksaan di persidangan sehingga tidak memerlukan majelis hakim dalam susunan pemeriksaan perkara. Suatu hal yang patut dicermati dan dipahami, karena dalam pencarian kebenaran materil, sidang perkara pidana dilakukan pada waktu memeriksa pokok perkaranya dimana status tersangka sudah berubah menjadi terdakwa dan siap dilakukan tuntutan hukum.

Selain itu yang juga harus diperhatikan bahwa pembentukan lembaga praperadilan ini adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam hal ini bukan hanya tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan sehingga permohonan praperadilan kemudian dikabulkan. Namun keadilannya adalah terletak pada porsi pemeriksaan yang sepadan terhadap pemohon dan termohon.

Dalam dunia hukum dikenal urutan status seseorang dalam suatu proses pemeriksaan, Jika masih berstatus tersangka maka masih dalam tahapan penyidikan, kemudian jika sudah dalam tahap tuntutan pidana maka statusnya sudah menjadi terdakwa, dan jika sudah mendapatkan vonis pidana, maka status yang melekat adalah terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penetapan status sudah sesuai dengan tahapan proses pemeriksaan. Maka jika penetapan status tersangka kemudian dapat diperiksa atau diterima sebagai obyek praperadilan, dan bahkan dikabulkan gugatan praperadilannya dalam suatu proses persidangan, hal ini akan meruntuhkan sendi sendi hukum pidana. Karena penetapan tersangka telah melewati serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dikuatkan dengan alat bukti yang cukup. Hal ini akan menjadi preseden buruk di masa mendatang terkait status seseorang sebagai tersangka bisa dibatalkan dengan praperadilan.

Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu antara “ Adversary Model ” dan “ Non Adversary Model ”. Meskipun kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran yaitu bila “adversary model” berpendapat bahwa kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak (tertuduh dan penuntut umum) untuk mengajukan argumentasi dan bukti.

Sedangkan “non adversary model” berpendapat bahwa kebenaran suatu tindak pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui suatu penyidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak. Sistem pembuktian “adversary model” ditujukan untuk mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak bersalah, sekalipun mengandung resiko orang yang bersalah dapat terhindar dari penjatuhan hukuman, sebaliknya sistem “non adversary model” lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran (materiil) dari suatu perkara pidana (Sulijati : 2008 : 25).

Harus diingat bahwa sistem pemidanaan bukan terletak pada penetapan status tersangkanya, tetapi kepada bukti yang mencukupi. Karena dalam perkara pidana yang diperiksa adalah kebenaran material tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan perkara perdata yang menitik beratkan pada kebenaran formal.

Kemudian yang patut diperhatikan adalah sistem peradilan pidana yang dimaksudkan adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya (Loebby Lukman, 2002 : 19).

Saya tidak sependapat terhadap keterangan pakar hukum pidana Indriyanto Seno Aji yang diterbitkan di harian KOMPAS (28/01/2015). Dalam wawancaranya disebutkan bahwa “ada payung hukum lain yang bisa dijadikan acuan dalam memproses gugatan praperadilan dengan materi penetapan tersangka. Payung hukum tersebut adalah UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Pada UU tersebut di pasal 5 disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya dikatakan juga bahwa berdasarkan prinsip keadilan dalam masyarakat maka dapat menjadi acuan bagi hakim untuk memutus permohonan praperadilan yang obyeknya tida ada dalam KUHAP. Bahkan lebih lanjut dikatakannya, kalau dirasakan perlu untuk kemaslahatan masyarakat, hakim bisa memenangkan permohonan tersebut.

Jika ditelaah berdasarkan pendekatan ilmiah yakni pendekatan yang digunakan oleh aliran sociologocal jurisprudence, aliran legal realism, dan aliran behavioral jurisprudence, maka pemeriksaan perkara serta pengambilan putusan memang bisa menjadi pelik. Karena setiap hakim maupun penegak hukum mempunyai dasar pijakan pemahaman teori hukum sesuai yang dipelajari dan dianutnya. Namun itu semua kembali kepada para penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan tugas sesuai amanah yang diembannya.

Menurut aliran Sociological jurisprudence dalam konsepsi Roscoe Pound dinyatakan bahwa bagi para ahli hukum yang beraliran sosiologis, perlu lebih mempertimbangkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuatan hukum ataukah penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum.

Para ahli hukum harus lebih memperhitungkan secara pandai fakta sosial yang harus diserap dalam hukum dan yang nantinya akan menjadi sasaran penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan pada efek-efek yang nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. “Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya“.

Kemudian dalam perspektif aliran realisme hukum (legal realism) bagi mereka, hukum pada hakekatnya adalah pola perilaku nyata (patterns of behavior) dari hakim di dalam persidangan. Apa yang diputuskan oleh hakim-hakim itu adalah hukum.

Hal ini tampak pada pemikiran kaum realisme hukum Amerika Serikat yang mendasarkan pemikiran mereka pada konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Menurut mereka, hakim itu lebih layak untuk disebut sebagai pembuat hukum dari pada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan. Menurut mereka ini, keputusan tersebut sering mendahului ditemukan atau digarapnya peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasannya (Satjipto Rahardjo, 2000 : 300-301).

Akan tetapi, dari sisi lain tampak bahwa pendekatan yang dilakukan oleh aliran sociological jurisprudence dan legal realism tersebut memiliki kelemahan, yakni lebih menekankan pada pengungkapan fakta hukum semata, tetapi tidak dianalisis lebih jauh tentang hubungan timbal balik antara harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam keputusan hakim (Soerjono Soekanto, 1989 : 109-110).

Dengan kata lain, perhatian mereka, penganut sociological jurisprudence dan legal realism, masih tetap terbatas pada fakta sosial yang punya makna yuridis, yaitu fakta yang dipandang relevan secara yuridis dan dinilai penting dalam rangka pembentukan hukum (Soetandyo Wignjosoebroto, 1996 : 4). Mungkin karena alasan tersebut sehingga Soerjono Soekanto menggolongkan kedua pendekatan tersebut ke dalam tipe pendekatan tradisional.

Berbeda halnya dengan teori ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) yaitu studi yang mempelajari tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Sehingga pusat perhatian bukan pada hukum tertulis dan putusan hakim yang bersifat formal, melankan pada pribadi hakim dan orang-orang yang terlibat dalam peranan-peranan sosial tertentu dalam pengambilan keputusan hukum (Satjipto Rahardjo dalam Antonius Sudirman, 2007 : 32).

Jika menilik kembali penerapan UU No.48/2009 sebagai payung hukum dalam pemeriksaan dan memberikan putusan gugatan praperadilan, maka menurut hemat saya, penerapan UU No. 48/2009 sebagai payung hukum mencerminkan ketidaktaatan terhadap asas hukum. Karena bertentangan dengan asas hukum yang selama ini dianut di negara hukum modern. Asas Lex specialis derogat legi generalis (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum) jelas dan lugas. Perhatikanlah bahwa sebagai lex specialis dalam teknis peradilan pidana adalah UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan sebagai lex generalis adalah UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jika dalam penegakan hukum sudah ada ketentuan lex specialis yang dengan jelas dan lugas mengatur materinya maka jika dipaksakan memakai ketentuan lex generalis malah akan semakin mengaburkan makna penegakan hukum. Jikalau memang begitu untuk apa dirumuskan pedoman pemakaian azas Lex specialis derogat legi generalis dalam bidang hukum ?

Jika ditinjau makna pasal 5 UU No. 48/2009 juga masih sumir sebagai pertimbangan hukum bagi hakim untuk memeriksa perkara. Bahkan norma yang terkandung didalamnya seolah memberikan keluasan peluang bagi hakim untuk mengkaji seluruh norma sosial dan perikehidupan dalam masyarakat. Sedangkan sudah jelas bahwa limitasi asas lex specialis derogat legi generalis sudah layak untuk diterapkan.

Keadilan bukanlah sama rata sama rasa, keadilan juga tidak selalu berarti winner takes all (pemenang mengambil semuanya), namun keadilan adalah sesuai proporsi dan posisinya yang tentu saja sesuai dengan peristiwa, fakta hukum, alat bukti serta kesimpulan dalam mempertimbangan hukum dengan berlandaskan asas dan aturan hukum yang kemudian dirangkai menjadi suatu putusan atau penetapan yang adil, pasti, bermanfaat dan bermartabat.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid