redaksi July 27, 2016
koreatimes.co.kr/arsip

Beberapa hal yang terlihat nyata di Korea Utara pada beberapa waktu ini adalah pembebasan Kenneth Bae, dimana menurutnya setelah dia dilepaskan dari penjara di Pyongyang, beberapa hal masih dapat membahayakan warga negara Amerika Serikat yang masih dalam tahanan.

Suatu hal penting yang perlu diingat adalah, jika terdapat pemerintah asing, khususnya musuh, maka harus memperingatkan warga negaranya untuk menjauhi mengunjungi Korea Utara karena suatu hal aneh yang terjadi. Kenneth Bae sendiri sebelumnya ditahan karena alasan melakukan pekerjaan sebagai misionaris yang diduga berusaha untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa.

Alasan lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah, jangan terlalu cepat untuk mengirimkan utusan diplomatik dengan mengirimkan mantan presiden atau tokoh penting lainnya untuk menjamin warganya yang bermasalah dengan kekuasaan, mungkin saja akan terjadi lebih banyak penyanderaan.

Namun apa yang terjadi di Pyong Yang saat ini perlu menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Dengan mengesampingkan klaim bahwa penguasa Korea Utara generasi ketiga sekarang ini sedang serius untuk mengubah keadaan ekonomi. Namun pendapat yang mengatakan bahwa di negara yang komitmen penegakan hukumnya lemah, sebaiknya tetap menjaga dompet dengan baik, layak untuk menjadi pertimbangan matang.

Diberitakan oleh atimes.com, Kenneth Bae yang dibebaskan pada 2014 telah menjalani masa hukuman selama 2 tahun dari masa 15 tahun yang dijatuhkan oleh pihak Korea Utara sebagai pekerja paksa.

Pihak Korea Utara sendiri mengancam tidak akan berkompromi atau bernegosiasi dengan Amerika Seriakt jika terus mengangkat isu tentang kemanusiaan. Hal yang paling buruk adalah jika Amerika Serikat terus melancarkan propaganda untuk isu hak asasi manusia terhadap tahanan warga negara Amerika Serikat. Hal itu akan membuat para tahanan warga negara Amerika Serikat di Korea Utara lebih menderita dan yang lebih buruk lagi kemungkinan besar mereka tidak akan kembali lagi ke negaranya.

Persepsi yang selama ini menghantui adalah bukan hanya tentang perkara kriminal namun juga tentang isu perjanjian bisnis yang terjadi sekitar 1970 an. Dimana Korea Utara mengalami kebangkrutan miliaran dollar karena utang luar negeri yang ditanggungnya. Faktor habisnya devisa Korea Utara menjadi permasalah penting pada saat itu, yang kemudian dibantu oleh pihak Uni Soviet dengan memberikan subsidi. Lalu semua bantuan itu berakhir saat kejatuhan ekonomi dan komunisme di Eropa pada awal 1990 an.

Pemimpin besar Kim Il Sung meninggal pada 1994 dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya sebagai penerusnya yaitu Kim Jong Il, yang diharapkan akan meniru konsep reformasi yang dilakukan oleh Tiongkok atau Vietnam. Kim Jong Il mengerti bahwa untuk memperbaiki keadaan ekonomi maka penegakan hukum perlu dilembagakan dengan baik. Namun hal itu ternyata tidak berlangsung lama dan terbatas dilakukan.

Kemudian Kim Jong Un mengambil alih kekuasaan setelah meninggalnya Kim Jong Il pada 2011, dengan menegaskan bahwa pengembangan nuklir dan keamanan menjadi hal penting maka hal itu juga akan berimbas kepada perkembangan perekonomian. Kim Jong Un menggunakan bahasa byungjin untuk menjelaskan kedua maksud tersebut.

Namun jika Kim muda mengerti bahwa penting sekali untuk melembagakan perlindungan hukum, maka dia akan menjadi malu terhadap apa yang telah dilakukannya. Seperti misalnya hukuman mati yang dijatuhkan secara semena mena kepada Jang Song Taek yang masih pamannya sendiri. Kemudian berkaitan dengan perkara perusahaan asing, dari Tiongkok dan Mesir yang kehilangan kontrol atas perusahaannya di Korea Utara.

Menurut Michael Kirby, seorang ahli hukum dari Australia yang telah mengamati hak asasi manusia di Korea Utara, mengatakan bahwa absennya hukum di pemerintahan berarti keadaan “chaos” atau anarki telah terjadi. Hal ini tidak dapat ditoleransi untuk bisnis jika tidak dapat dipastikan bahwa sesuatu adalah legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid