redaksi February 13, 2014
russia-insider.com/arsip

Jika film James Bond bertitel from Russia with love, langkah presiden Vladimir Putin ini akan menjadi from Rusia with supercourt. Pemerintahan di Rusia akan mengukir sejarah baru, Presiden Vladimir V. Putin pada (4/2/2014) telah menandatangani legislasi tentang penggabungan Mahkamah Agung dan Badan Arbitrase di Rusia. Namun keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap sebagai upaya Kremlin dalam mengontrol sistem peradilan di Rusia.

New York Times pada (6/2/2014) melaporkan, diperlukan aturan hukum terbaru untuk mewujudkan “Supreme Arbitration Court” yang akan mengadili mengenai sengketa bisnis seperti halnya Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi yang menangani perkara pidana dan perdata. Maka gabungan diantara badan peradilan itu akan disebut “supercourt”. Namun penggabungan ini cukup membuat kalangan bisnis dan praktisi hukum di Rusia terkejut, karena dalam pandangan mereka, badan arbitrase dinilai sebagai lembaga peradilan yang sukses dan merupakan sedikit yang baik dan bersih dari sekian banyak lembaga peradilan yang dikenal korup dan berjalan tidak efektif pada sistem hukum di Rusia. Komentar penolakan dan penentangan penggabungan juga muncul dari Ekatarina Mishina, seorang pengacara dan profesor tamu pada Universitas Michigan. Menurutnya penggabungan itu adalah suatu kebijakan yang destruktif dan hal ini mengingatkan kepada rezim Uni Soviet.

Penggabungan ini merupakan inisiatif dari Presiden Putin, yang berpendapat bahwa dengan penggabungan akan merampingkan lembaga peradilan Rusia dan mencegah pertentangan antara kedua lembaga peradilan. Penggabungan ini akan rencananya akan diumumkan pada Juni 2014, tapi rencana ini nampaknya sudah menyulut kemarahan bagi para pengacara dan hakim, dimana kalangan praktisi hukum ini berpendapat tidak ada alasan yang mendasar untuk penggabungan lembaga peradilan itu.

Pada November lalu, 80 firma hukum di Moskow telah menulis surat kepada Presiden Putin dan menyuarakan ketidaksetujuan atas rencana penggabungan itu. Sikap serupa juga dilakukan oleh beberapa hakim di badan arbitrase yang mengundurkan diri dalam beberapa bulan terakhir ini. Ketua badan arbitrase, Anton Ivanov mengkritisi Rancangan Undang Undang yang diajukan ke parlemen, dia bahkan mengatakan hal itu dapat merusak dan menghancurkan sistem arbitrase di Rusia. Namun pembentuk Undang Undang mengabaikan pendapatnya, karena sudah tidak dapat dilakukan perubahan atas materinya.

Beberapa pihak melihat hal ini sebagai upaya mempercepat rencana Kremlin untuk melakukan kontrol secara terpusat terhadap institusi publik yang penting, setelah pemaparan laporan pada 2008 lalu dan terpilihnya kembali Putin sebagai Presiden. Legislasi yang telah ditandatangani oleh Presiden Putin itu juga memberikan hak kepada Presiden Putin untuk menunjuk jaksa penuntut di suatu wilayah, dimana sebelumnya hak ini berada pada kekuasaan Jaksa Agung.

Sistem hukum pidana di Rusia, dimana sebagai puncaknya adalah Mahkamah Agung, secara rutin mengkritisi kerentanan terhadap tekanan politik, dengan contoh kasus yaitu penahanan personil band Pussy Riot dan mantan taipan Rusia, Mikhail B. Khodorkovsky dimana hal itu merupakan kebijakan yang dihasilkan oleh Kremlin. Kritik yang muncul mengkuatirkan mengenai kemungkinan lembaga peradilan yang baru rentan dengan upaya manipulasi. Juga beberapa firma hukum ingin mengetahui siapa yang akan menjadi pimpinan di lembaga yang baru dibentuk itu.

Menurut Kirill Belskii, partner di firma hukum Koblev & Partners, jika yang terpilih sebagai pimpinan di lembaga yang baru itu berasal dari Mahkamah Agung Rusia, maka semua penghargaan dan prestasi badan arbitrase seolah tiada berharga dan bermakna. “Hal ini akan dikontrol secara penuh oleh penguasa” katanya. Rencana penggabungan itu masih nampaknya masih samar samar mengenai teknis operasionalnya, apakah dengan penggabungan lembaga peradilan nanti akan membawa perubahan terhadap tugas dan pekerjaan sehari hari.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid