redaksi January 29, 2014
horizon-magic4walls.com/arsip

*Oleh : Doni Wijayanto

Pemaknaan filosofis aturan hukum tidak semata simbolik ansich, lebih dari itu “rasa” filosofis yang terkandung dalam suatu aturan hukum juga perlu dipahami, namun terkadang hal itu tidak selalu dapat dianggap sebagai grond norm (norma dasar). Karena memang secara formalistik penyusunan aturan hukum terdapat hierarki yang membedakan klasifikasi aturan hukum. Dengan demikian aturan hukum yang mempunyai “rasa” filosofis akan berbeda antara 1 dengan yang lain. Kenapa menggunakan pendekatan “rasa” dan bukan “unsur”?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penjelasan kata rasa yaitu rasa /ra·sa / n  pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Sedangkan unsur dalam KBBI dijelaskan yaitu unsur /un·sur/ n 1 bagian terkecil dari suatu benda; bagian benda yg tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan proses kimia; bahan asal; zat asal; elemen 2 kelompok kecil (dari kelompok yg lebih besar).

Antara rasa dan unsur ternyata mempunyai penjelasan berbeda, maka manakah yang lebih mendekati dalam penyematan untuk pemaknaan filosofis, apakah rasa atau unsur? Nampaknya rasa yang lebih mendekati jika digunakan untuk memberikan keterkaitan terhadap suatu nilai filosofis.

Hukum di Indonesia terbagi menurut klasifikasi tertentu sesuai dengan asas hukumnya yaitu Lex specialis derogat legi generalis (aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum), Lex superior derogat legi inferiori (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah) dan Lex posteriori derogat legi priori (aturan yang terbaru mengesampingkan aturan yang lama). Kemudian dapat juga ditinjau dari masa berlakunya, hierarki penyusunan, dan cakupan bidangnya.

Terkadang landasan filosofis yang biasanya tersirat pada konsideran pertimbangan mungkin dapat dikatakan terdapat repetisi di dalamnya. Jika pada suatu Undang Undang yang mengatur mengenai tematik yang sejajar, misalkan mengenai sumber daya alam, maka pada konsiderannya biasanya terdapat repetisi tentang maksud dan tujuan sumber daya alam, pengelolaan serta pemanfaatannya dan mengenai aturan hukum lain yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pada konsideran biasanya mencakup suatu pokok ideal mengenai dasar dan alasan penyusunan Undang Undang. Mungkin hampir jarang yang memperhatikan konsideran pertimbangan, karena biasanya pembahasan tertuju pada muatan pasal dan penjelasan pasal yang dipergunakan sebagai argumentasi hukum terhadap suatu pokok permasalahan.

Jika diperhatikan terkadang terdapat juga ketidakselarasan dalam konsideran pertimbangan. Silakan perhatikan aturan aturan hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia, seperti misalnya yaitu Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Deretan Undang Undang tersebut menuliskan dalam konsiderannya yang pada pokoknya mengenai sumber daya alam adalah merupakan karunia, anugerah atau amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga pemanfaatannya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun diantara Undang Undang tersebut ternyata ada yang tidak menuliskannya sebagai bentuk pernyataan serta pengakuan bahwa sumber daya alam itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Undang Undang itu adalah Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Entah mengapa pada konsideran menimbang Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tidak tercantumkan hal itu, apakah karena euforia reformasi? mungkin saja tidak, karena pada Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang masih diselimuti romantisme reformasi malah mencantumkan mengenai eksistensi Ketuhanan. Sedangkan pada Undang Undang No. 30 Tahun 2007 yang sudah senyap dari hingar bingar reformasi juga ternyata tidak mencantumkannya.

Apakah tidak diakuinya eksistensi Ketuhanan pada Undang Undang No. 22 Tahun 2001 dan Undang Undang No. 30 Tahun 2007 lantas dianggap merupakan pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, semoga saja tidak. Jangan pula lantas mengkaitkannya dengan tidak tercantumnya eksistensi Ketuhanan, kemudian mengakibatkan silang sengkarut industri minyak dan gas nasional hingga sekarang. Sebaiknya berpikir, bertindak dan bergerak positif untuk menyelesaikannya. Atau silakan ditanyakan kepada para pembentuk Undang Undang No.22 Tahun 2001 dan Undang Undang No. 30 Tahun 2007 tentang hal itu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pencerahan untuk Republik Indonesia agar dapat berdikari dan menggunakan sumber daya alam untuk kebaikan dan kemanfaatan segenap rakyat Indonesia.

Tuhan Yang Maha Esa tidak perlu mengatakan “Aku Ada, maka Aku Berpikir” untuk menunjukkan kekuasaan dan eksistensi-Nya terhadap alam semesta.

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid