Nasional

redaksi January 23, 2014

Newmont Mining Corp menyatakan sedang mempertimbangkan langkah hukum terkait kebijakan peraturan perpajakan dalam bidang ekspor di Indonesia. Sebagaimana msn merilisnya pada (22/1/2014) yang mengutip sumber berita dari reuter, disebutkan bahwa langkah hukum itu terkait peraturan perpajakan di Indonesia untuk pelarangan ekspor biji mineral yang dirilis pada awal Januari ini. Sebagaiamana diketahui aktivitas pertambangan dan kemudian […]

redaksi January 14, 2014

Jika saat ini Rancangan Undang Undang (RUU) Kelautan masih diupayakan untuk “berlari” kepada proses legislasi 2014 oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sudah berada dalam prioritas legislasi 2014, namun ternyata larinya RUU itu berbelok dari semula yang diajukan oleh DPD diminta untuk ditarik dan diganti menjadi inisiatif pemerintah. Mungkin saat ini ibaratnya masih berada di […]

redaksi January 6, 2014

Bursa Efek Indonesia memberlakukan peraturan tentang perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga. Peraturan berbentuk Surat Keputusan Direksi dengan No. Kep-00071/BEI/11-2013 yang berlaku efektif pada hari ini,(6/1). SK Direksi tersebut telah diterbitkan pada (8/11/2013). Peraturan terbaru ini merubah peraturan sebelumnya yang diatur dalam ketentuan VI.4.2 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi […]

redaksi December 27, 2013

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan aturan terbaru mengenai penjualan Surat Utang Negara dengan cara private placement di pasar perdana domestik. Peraturan Menteri Keuangan dengan No. 192/PMK.08/2013 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan cara private placement di pasar perdana dalam negeri. Maka dengan terbitnya aturan hukum […]

redaksi December 23, 2013

Urusan tenaga kerja asing juga menarik minat daerah karena terdapat retribusi yang dapat menjadikan sumber pendapatan daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan dilakukan dalam struktur organisasi berbentuk dinas. Namun terdapat beberapa kewenangan yang dicabut setelah diberlakukannya Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu perihal tugas dan wewenang dalam proses pemberian izin tenaga kerja […]

redaksi October 23, 2013

Paska putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan frasa “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” dalam pasal 66 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka sejak putusan tersebut jika penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris beserta alat bukti yang melekat pada notaris tanpa persetujuan Majelis Pengawas […]

redaksi October 23, 2013

Semakin banyaknya Multi National Company (MNC) yang beroperasi melintas batas wilayah mulai dari negara maju hingga negara berkembang, membutuhkan sumber daya manusia yang cakap untuk menjalankan operasional bisnisnya. Pola migrasi tenaga kerja asing sudah lazim datang dan pergi ke suatu negara untuk bekerja karena kebutuhan suatu sektor industri untuk jasa atau keahlian yang dimiliki oleh […]

redaksi October 23, 2013

Reformasi birokrasi menjadi prasyarat dalam mendorong sektor pemerintahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Periode saat ini memerlukan sistem birokrasi yang tidak rumit dan berbelit. Undang Undang tentang Pokok Pokok Kepegawaian yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian dirubah dengan Undang Undang No. 43 Tahun 1999 dirasakan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian. Maka […]

redaksi October 22, 2013

Semenjak kemudi Pertamina (Persero) dipegang Karen Agustiawan yang masuk ke dalam jajaran 50 Most Powerful Women in Business pada posisi ke-6 menurut versi majalah Fortune Global 2013. Pertamina dengan visi terbarunya sebagai World Class National Energy Company, semakin ekspansif dalam menjalankan roda bisnisnya. Fortune menilai Karen sangat layak berada pada peringkat No.6 tahun ini berdasarkan […]

redaksi October 21, 2013

Sudah lazim jika pertahanan wilayah teritorial Indonesia menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun bagaimana dengan dukungan dan partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal itu. Di Indonesia memang tidak dikenakan wajib militer seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, namun hal itu tidak menghalangi WNI untuk mendukung pertahanan teritorial Indonesia jika terjadi suatu hal […]