Eropa

doni wijayanto October 19, 2016

Pembeli kendaraan bekas dari pemilik sebelumnya mengambil alih risiko pinjaman kredit yang mereka tanggung. Setiap orang yang memberi kendaraan bekas patut mewaspadai bahwa mereka dalam keadaan bahaya untuk menanggung pinjaman kredit kendaraan, tanpa perlu peringatan dari perusahaan pembiayaan, hal ini diatur dalam aturan hukum yang di Inggris disebut Victorian Legislation. Aturan ini dianggap sudah kuno […]

doni wijayanto October 5, 2016

Urusan menikah muda di Denmark untuk para imigran perempuan berusia 14 tahun diperbolehkan setelah pihak otoritas yang berwenang di Denmark memutuskan bahwa menegakkan aturan hukum di Denmark untuk urusan pernikahan akan “melanggar hak asasi” para imigran. Seharusnya aturan minimal untuk menikah adalah 18 tahun, di Denmark. Namun hal itu tidak berlaku mengingat kondisi para imigran […]

doni wijayanto September 14, 2016

Empat bank besar akan bergabung untuk pengembangan koin digital dimana diharapkan akan mempermudah dalam urusan pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan. Out-law.com, memberitakan bahwa keempat bank itu antara lain Deutsche Bank, Santander, BNY Melon dan broker ICAP dimana mereka akan bergabung dengan UBS dalam pengembangan the utility settlement (USC), suatu blockchain yang didasarkan pada mata uang […]

doni wijayanto August 18, 2016

Pengadilan tertinggi di Uni Eropa telah menyatakan bahwa Slovenia tidak melanggar suatu aturan hukum terkait dengan apa yang disebut dengan “burden sharing” pada 2013, dalam upaya penyelamatan bank yang telah menghapuskan utang senilai 600 juta Euro (664 juta dollar AS), dari para pemegang obligasi. Putusan tersebut dapat memberi contoh terhadap bank sentral lainnya di Eropa, […]

doni wijayanto August 1, 2016

Parlemen Turki menyetujui berlakunya aturan hukum tenaga kerja terbaru yang mengatur tentang warga negara asing yang bekerja atau magang di Turki. Termasuk juga pengaturan tentang kondisi khusus dimana warga negara asing diperbolehkan untuk memiliki izin kerja. Menurut Undang Undang yang disebut dengan International Labor Force Law, dimana telah disetujui pada tanggal 28 Juli lalu, hal […]

doni wijayanto July 26, 2016

Pensiunan hakim tinggi di Irlandia, Barry White dapat berpraktik kembali sebagai pengacara dalam perkara pidana, setelah sebelumnya institusi Pengadilan Tinggi melarangnya terkait keputusan dari Kementerian karena menemukan adanya pelanggaran terkait haknya untuk memperoleh upah dari pekerjaan. Barry White yang kini berusia 71, ayah dari empat orang anak ini berargumen bahwa dia perlu untuk bekerja karena […]

doni wijayanto June 7, 2016

Jerman adalah negara yang tidak berlebihan dalam menerapkan aturan hukumnya dibanding negara Eropa lainnya dimana di Jerman mereka dapat bebas untuk makan, minum dan merokok. Demikian menurut laporan dari Nanny State Index. Indeks itu awalnya untuk menunjukkan peringkat dari tempat yang terburuk di Uni Eropa untuk makan, minum dan merokok dan juga vape (menghisap rokok […]

doni wijayanto April 6, 2016

Parlemen Belanda telah menyelesaikan regulasi terkait pelarangan penjualan senjata ke Arab Saudi dengan alasan bahwa mereka telah melanggar hukum humaniter di Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di negaranya sendiri. Regulasi itu mengacu pada laporan setebal 259 halaman yang dirilis oleh para ahli PBB di Yaman yang menyatakan bahwa Arab Saudi telah melakukan serangan udara […]

doni wijayanto March 31, 2016

Apakah itu letters of intent, mungkin masih banyak pembaca yuridis.com yang awam dengan istilah tersebut. Hal itu merupakan tahapan awal dalam kerangka kerjasama yang dibuat para pihak namun diharapkan tidak untuk mengikat para pihak yang membuatnya. Maka dari itu perlu diperhatikan pokok pokok yang perlu dan penting supaya letters of intent tidak mengikat dan dikualifikasikan […]

doni wijayanto July 15, 2015

Sungguh suata masa penantian yang lama terkait perubahan UU anti pencucian uang di Inggris. Hal ini karena Penundaan yang berkaitan dengan keputusan Inggris untuk menyesuaikannya dengan standar internasional. Namun sudah disusun suatu perencanaan matang untuk memperkuat kelemahan dari UU anti pencucian uang di Inggris, yaitu pada sektor pendanaan terorisme, dimana hal ini telah dijanjikan pada […]