Asia

doni wijayanto September 21, 2016

Hukum kepailitan di Uni Emirat Arab yang akan diterbitkan diharapkan dapat menjadi penggerak sekaligus faktor pendorong perkembangan bagi industri kecil dan perekonomian. Kepailitan bukanlah perkara mudah, mengingat muara hukum perdata ini menyangkut bermacam aspek. Nampaknya, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Uni Emirat Arab untuk menyusun aturan hukum kepailitan yang bukan sekadar hukum kepailitan biasa. […]

doni wijayanto September 8, 2016

Departemen Sosial dan Kesejahteraan Thailand sedang giat menggalakkan regulasi tentang larangan mengemis, termasuk juga upaya sosialisasinya terhadap aturan hukum tersebut yang efektif berlaku pada 28 Agustus lalu. Pemberlakuan aturan hukum ini diharapkan akan lebih membantu kelompok warga miskin agar tidak bekerja sebagai pengemis sekaligus untuk menaikkan pamor negara di dunia internasional. Menurut keterangan Kwanwong Pikulthong […]

doni wijayanto September 1, 2016

Terorisme adalah kejahatan yang terkategori luar biasa dan merupakan ancaman serius terhadap masyarakat dan kedaulatan negara. Setiap negara mempunyai instrumen hukum ataupun pertahanan keamanan untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Pembentukan aturan hukum tentang anti terorisme tentu saja disesuaikan dengan sistem sosial, hukum dan politik negara di setiap kawasan. Meskipun Tiongkok sudah menyelesaikan Undang Undang tentang anti […]

doni wijayanto August 24, 2016

Konon kabarnya, di Indonesia kalau tidak libur hari raya dan mudik, masih dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun jangan heran dengan pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Agung India, Rajendra Mal Lodha.  Mantan Ketua MA itu mengatakan menurut pandangannya jumlah perkara yang menumpuk dan belum terselesaikan di India sangatlah banyak, maka dari itu, lembaga peradilan mestinya bekerja […]

doni wijayanto August 24, 2016

Seperangkat aturan hukum terbaru sedang diusulkan terkait dengan penghinaan lembaga peradilan dimana berisi ketentuan untuk menambahi hukuman. Hal itu telah menuai kritik dari banyak pihak termasuk juga dari para diplomat asing, dimana dikuatirkan akan berakibat terhadap kebebasan berpendapat di Singapura. Hal ini dapat dimaklumi karena Singapura sudah beberapa tahun bersikap keras untuk melindungi nilai nilai […]

doni wijayanto August 10, 2016

Pihak parlemen Iran telah mengesahkan untuk merubah aturan hukum yang akan mengurangi jam kerja perempuan pekerja di Iran yang mempunyai kewajiban tertentu dalam rumah tangganya hanya menjadi delapan jam seminggu. Meskipun aturan hukum menyatakan bahwa pemberi kerja mestilah tetap membayar upahnya secara penuh, namun aturan ini akan mengurangi prospek kerja perempuan dalam memasuki pasar kerja […]

doni wijayanto August 10, 2016

Pengacara dan aktivis yang tergabung dalam satu firma hukum telah dijatuhi hukuman akibat tindakan subversi yang dilakukannya, namun menurut media pemerintah Tiongkok mereka menyebutnya dengan suatu bentuk pembelaan hak terhadap pergerakan para pelaku terkait aksi protes, dimana hal ini dilakukan untuk memanipulasi opini. Zhou Shifeng yang merupakan direktur dari firma hukum Fengrui telah dipenjara sejak […]

doni wijayanto August 4, 2016

Amandemen Undang Undang Profesi Hukum 1976 diwacanakan membuat organisasi  Advokat menjadi lebih transparan dan demokratis. Dalam istilah Inggris akan menjadi “bread and butter issues” yaitu wacana yang berpotensi akan mempengaruhi kehidupan orang sehari harinya yang tentu saja akan dihadapi oleh para praktisi hukum. Datuk Seri Azalina Othman dari pihak pemerintah mengatakan dihadapan anggota organisasi profesi, […]

doni wijayanto August 4, 2016

Aturan hukum baru yang mengatur ketenagakerjaan di mana didalamnya memuat aturan tentang anak berusia 14 yang diperbolehkan untuk bekerja dalam rangka membantu keluarga mereka ternyata tidak sedikit menuai kritik, aturan itu sendiri telah disetujui oleh parlemen India pada 26 Juli 2016. Pernyataan pemerintah dalam penerbitan aturan ini dilandaskan pada keputusan untuk tetap memperbolehkan bahwa pekerja […]

doni wijayanto August 1, 2016

Aturan hukum untuk menopang sektor properti mulai mengalami perubahan, seperti di Indonesia dimana pemerintahnya memperbolehkan orang asing untuk memiliki rumah hunian. Dalam definisi PP 103 Tahun 2015, Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di […]