redaksi October 12, 2016
Demonstrasi advokat di Indonesia menolak RUU Advokat/ragamindonesia.com

Oleh : Doni Wijayanto

Sudah biasa jika advokat menggugat di muka persidangan, karena tuntutan profesinya yang mengharuskan demikian. Namun advokat menggugat kali ini hendaknya berkaca pada landasan historis saat Sukarno mengajukan pledoi di hadapan sidang landraad, dengan judul Indonesia Menggugat.

Sementara waktu itu semangat nasionalisme begitu kental dan menggelora, maka layaklah dijadikan panutan oleh para advokat sekarang ini untuk mengajukan gugatan. Sekaranglah saatnya advokat menggugat eksistensi profesi advokat serta sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Miris rasanya melihat kondisi profesional advokat sekarang dengan praktik hukumnya, kemudian ditambah dengan perpecahan organisasi profesi dan belum adanya semangat persatuan untuk mewujudkan profesi advokat sesuai marwahnya yaitu sebagai officium nobile.

Secara idealita konsepsi advokat adalah menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak hak fundamental mereka di hadapan hukum. Yang semua itu juga dilbalut dengan kode etik profesinya sebagai seorang profesional.

Dalam lintasan sejarah, sosok Marcus Tullius Cicero layak untuk dijadikan konsep ideal sebagai sosok seorang advokat. Beberapa waktu kemudian karena kepiawaian dalam bidang hukum dan kemampuan orasi dan berpolitiknya yang bagus, rakyat di Romawi mendaulatnya sebagai Konsul Romawi (sekitar 63 SM). Sebagai konsul dia menggagalkan komplotan Lucius Sergius Catilina yang bermaksud menggulingkan Republik Romawi.

Kondisi di Indonesia selama beberapa dekade ini tidak menunjukkan kemajuan yang berarti dalam profesi advokat, malah cenderung menunjukkan grafik menurun meskipun telah diundangkan UU. No.18/2003 tentang Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Maka pertanyaannya ada apa dengan advokat Indonesia?

Sementara profesi bidang hukum lainnya yang juga bebas dan mandiri seperti notaris jauh dari kebisingan akan perpecahan organisasi. Sedangkan pada organisasi profesi advokat, organisasi induk profesinya, terpecah menjadi Peradi dan KAI. Ditambah pula Peradi terpecah lagi dalam kubu kubu.

Selain itu juga nampaknya pola pendidikan dan pemagangan atau pengasuhan para calon advokat yang dirasa sudah tidak atau kurang relevan dengan perkembangan zaman. Bandingkan dengan pendidikan notaris yang mempunyai kurikulum jelas disertai gelar akademik. Sementara advokat yang posisinya sejajar dengan notaris, dirasakan kurang atau tidak profesional dalam sistem pendidikannya.

Proses magang selama ini dirasakan tidak atau kurang efektif, mungkin saja ditemui kantor kantor advokat sebagai tempat magang yang enggan untuk transfer of knowledge atau yang lebih tidak elok malah seperti “dagang sapi” alias “I give you recommendation, you give me something”. Hal inilah yang membuat para calon advokat seperti berhutang budi untuk memperoleh kartu advokat sehingga di kemudian hari tidak dapat secara independen melakukan profesinya dengan baik.

Sistem Baru

Perlu dibentuk sistem pendidikan baru bagi calon advokat. Jika selama ini pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang sudah disertifikasi oleh organisasi induk advokat, maka sebaiknya mulai dirancang sistem pendidikan seperti kelas notariat selama empat semenster. Pendidikan ini sebaiknya dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi, yaitu Fakultas Hukum.

Proses pendidikannya dimulai dengan kurikulum pendidikan hukum teori dan praktik setidaknya dua semester. Lalu pada semester ketiga para calon advokat melakukan magang yang diberlakukan secara maraton selama satu semester. Tempat pemagangan ini tentu saja ditentukan oleh pihak fakultas, dengan melakukan sistem scoring nilai.

Kemudian mengenai mahasiswa yang memperoleh nilai IPK tinggi berhak untuk magang pada kantor advokat tertentu. Satu semester berikutnya dipergunakan untuk menyusun karya ilmiah semacam thesis atau karya ilmiah berupa laporan atau riset untuk memperoleh gelar akademik.

Pembagian peminatan juga menjadi perhatian penting, karena tidak semua calon advokat berminat untuk menjadi advokat litigasi, dan lebih memilih untuk menjadi advokat non litigasi. Maka dari itu pembagian jurusan sebaiknya ditentukan sejak awal ketika para calon advokat menempuh pendidikan advokat.

Kelas litigasi tentu saja akan berurusan dengan urusan sidang baik sidang perkara pidana, perdata, TUN atau Konstitusi. Kemudian kelas non litigasi berurusan dengan kontrak kontrak, legal opinion, legal memorandum, riset dan proposal, perlu juga ditambahkan kurikulum bisnis.

Pembedaan ini nantinya akan mempermudah fokus dalam pengelolaan pendidikan advokat sekaligus juga para calon advokat lebih memahami praktiknya secara mendalam. Karena pasti terdapat kelebihan dan kekurangan masing masing kelas litigasi atau non litigasi. Kemudian diberikan juga persyaratan nilai minimum IPK untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat. Proses pengangkatan menjadi advokat dilakukan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan dan memperoleh gelar.

Pembagian advokat litigasi dan non litigasi sesuai kartu advokat yang diterbitkan berdasarkan jurusan di ijazah pendidikan profesi. Pembedaannya terdapat pada kode atau warna sehingga masyarakat mengetahui kapasitas dan kapabilitas advokat. Kemudian jika di masa mendatang advokat litigasi kemudian tertarik pada bidang non litigasi, pihaknya dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian khusus, begitu juga sebaliknya. Tentu saja advokat yang dapat mengajukan permohonan ini mesti diberikan persyaratan telah berpraktik selama beberapa tahun.

Prosedur penerbitan kartu advokat dapat dilakukan melalui kerjasama antara Fakultas Hukum, organisasi profesi advokat, dan Mahkamah Agung. Fakultas Hukum memberikan data yang sudah diverifikasi kepada organisasi profesi advokat untuk kemudian diterbitkan kartu advokat setelah diberitahukan kepada Mahkamah Agung, setelah itu dilakukan penyumpahan kepada para advokat.

Selama ini pendidikan yang ditempuh para calon advokat dirasakan kurang efektif dalam menyerap keilmuan atau pemahaman. Paling lama pendidikan advokat sekitar tiga bulan dan itu hanya dua kali pertemuan dalam seminggu. Maka pemahaman setiap peserta menjadi timpang, tatkala pada waktu pendidikan sudah ada peserta yang bekerja pada kantor advokat, mampu menguasai materi lebih baik daripada yang tidak bekerja pada kantor advokat.

Revolusi Advokat

Meskipun tidak bermaksud membandingkan apple to apple dengan pendidikan hukum dan profesi advokat di Amerika Serikat, namun yang pasti sistem pendidikan hukum dan profesi advokat di Indonesia jelas masih jauh panggang dari api.

Kemudian jika menilik para pembesar negerinya, di Amerika Serikat sudah pernah ada sarjana hukum yang menjadi Presiden. Sebut saja Abraham Lincoln, yang juga pernah berprofesi sebagai advokat. Barrack Obama adalah nama yang dikenal seantero planet bumi ini juga Sarjana Hukum yang juga pernah bekerja di kantor advokat. Kemudian di Inggris ada juga nama Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang juga pernah berprofesi sebagai advokat.

Di Indonesia pernah ada nama Sutan Syahrir yang pernah menjadi Perdana Menteri di era Sukarno. Namun setelahnya tidak pernah ada lagi Sarjana Hukum yang mumpuni untuk memimpin Republik Indonesia. Padahal peran Sarjana Hukum tidak dapat dipandang sebelah mata, malahan menempati posisi penting dan strategis dalam politik ketatanegaraan.

Maka sudah saatnya para advokat melakukan gerakan pembaharuan yang progresif revolusioner untuk keberlangsungan profesinya yang terhormat dan bermartabat. Pengkondisian advokat yang selama ini hanya sebagai aktor mestinya mulai direposisi sebagai sutradara atau produser. Para advokat mesti terlibat dalam penyusunan dan pertumbuhkembangan ekosistem hukum yang baik, bersih dan profesional.

Advokat selama ini kerap abai dengan realita itu, karena lebih suka sebagai aktor yang hanya bekerja melayani kepentingan klien semata atau sibuk di partai politik. Keterlibatan advokat mestilah lebih dari itu sebagai sosok intelektual. Begitu banyak aturan hukum yang memerlukan perancangan, pengkajian atau revisi untuk kepentingan nasional dan menyesuaikan kemajuan zaman. Jadi bukan hanya mengajukan  uji materi belaka saat undang undang atau aturan hukum dibawah undang undang diberlakukan.

Menegakkan kepala dan berbanggalah sebagai advokat karena profesinya yang mulia dengan catatan tidak melakukan praktik buruk atau kotor dalam peradilan. Selain itu para calon advokat atau advokat muda tentu memerlukan sosok panutan atau tokoh yang baik dalam melakukan praktik hukum. Jika tidak, maka para praktisi muda akan terjebak ke dalam nostalgia KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) atau pameo yang semacamnya.

Pentingnya profesi advokat sehingga dianggap sebagai profesi yang krusial dalam kehidupan politik ketatanegaraan dapat ditemukan dalam karya William Shakespeare (Henry VI), dimana terdapat pembicaraan untuk mereformasi kekuasaan. Tokoh Dick the butcher mengatakan, “The first thing we do, let’s kill all the lawyers”. Advokat dianggap sebagai sosok yang berpengaruh dalam sistem politik dan ketatanegaraan, maka perkataan Dick dimaksudkan untuk mengeliminasi pengaruh advokat.

Sudah semestinya dan patut disadari bahwa keterlibatan advokat sangat diperlukan dalam merevolusi sistem hukum dan peradilan di Indonesia, jadi perlu berapa purnama untuk mewujudkannya ?

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid